KSPI : Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah ( HOSTUM )

Upah adalah  penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada pekerja/buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan
untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri dan keluarganya dan bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak daya beli masyarakat bisa naik dan perekonomian bisa bergerak dengan baik.

PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak pergunakan khususnya terkait 46 Komponen dan pasal Pentahapan akibatnya  seorang pekerja/buruh lajang saja  ”harus berhutang” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.Revisi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional ( Depenas ) hanya merekomendasikan  penambahan 4 (komponen ) yaitu : Kaos kaki,Ikat Pinggang,Setrika dan Deodoran karenanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) melalui gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah ( HOSTUM ) secara tegas MENOLAK rekomendasi Depenas juga Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena :

Hasil penelitian depenas tidak valid dan cacat ilmiah karena dari 30 juta buruh formal hanya diambil sampel  3000 responden ( 0.01 % ) hanya 726 yang dipakai ( 24 % ) dan penelitian dilakukan tidak
didaerah padat industri seperti ; Batam ;Tangerang;Bekasi;Jakarta Timur ,Jakarta Utara ;Karawang; Sidoarjo .

Penambahan 4 item hanya berdampak penambahan Rp 15 s/d Rp 20 ribu saja sehingga untuk daerah padat industri yang awal tutup tol seperti Bekasi dan Tangerang upah tahun depan  sama saja tidak ada kenaikan .

Indonesia negara dengan PDB no 17 ( Anggota G-20 ) dengan PDB 6000 Trilyun lebih tahun 2011 dan PDB U$ 3600 an /orang /tahun  tapi upah pekerjanya hanya U$ 120/bulan  jauh dibanding negara Asean sepertiPhilipina  U$ 250/bulan: Malaysia U$ 350/bulan; Singapura U$ 450/bulan; Brunai U$ 500/bulan. politik upah murah akan terus BERLANJUT .

Menyikapi rencana Revisi yang tidak jelas dan tetap POLITIK UPAH MURAH maka dengan ini KSPI menyatakan sikap :

1        Menuntut Kementrian Koordinator Perekonomi dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merubah Permen 17 tahun 2005 dari 46 Komponen menjadi 86 sampai 122 Komponen bedasar Survey dari Lembaga AKATIGA,SPN dan Gartek KSBSI .

2        Mendesak Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Revisi Permen pada bulan Juli 2012 sesuai janjinya di DPR dan dimedia cetak dan elektronika agar tidak lagi terjadi penutupan jalan Tol KARENA MENTRI YANG INGKAR JANJI.

3        KSPI /FSPMI bersama beberapa Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan melakukan AKSI NASIONAL  pada 12 JULI 2012  dengan Massa 70 ribuan tiga tempat Kementrian Koordinator Perekonomian ,Istana Presiden dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia.Adapun gerak aksi Nasional ini Bernama HOSTUM ( Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah ) yang akan terus berjalan sepanjang tahun 2012 … ( Sje ).